TOLAK TAMBAK UDANG : Petambak Udang Tolak SK Bupati

Harianjogja.com, BANTUL-Warga pengelola tambak udang di Pantai Baru, Poncosari, Srandakan, Bantul menolak keputusan Pemkab Bantul menghentikan aktivitas tambak di pesisir selatan. Bisnis tambak di Pantai Selatan diklaim didominasi pengusaha besar sementara warga setempat hanya sebagai pekerja.

Jumali, anggota pengelola tambak udang di Pantai Baru mengatakan, warga hingga kini tidak diberitahu Pemkab Bantul ihwal penghentian aktivitas tambak udang tersebut. “Kami enggak tahu soal itu, sekarang aktivitas masih jalan karena 12 hari lalu baru saja menebar benih,” ungkap Jumali, Kamis (20/3/2014).

Promosi Mali, Sang Juara Tanpa Mahkota

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bantul Tri Saktiyana sebelumnya menyatakan, Bupati Bantul Sri Surya Widati telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penghentian aktivitas tambak udang di pesisir selatan Bantul sekitar dua pekan lalu.

Pasalnya, puluhan tambak udang itu tidak mengantongi izin seperti izin lahan karena berada di wilayah Sultan Grond (SG) serta izin dampak lingkungan. Tambak tersebut baru boleh beroperasi setelah mengantongi izin yang disyaratkan.

Warga, kata Jumali, tidak pernah diajak berkoordinasi soal perizinan tambak udang itu. “Padahal kalau diminta izin kami akan mengurus,” ujarnya.

Menurut dia, ada sekitar 90 tambak udang di Pantai Baru yang dikelola oleh 45-50 orang warga setempat termasuk dirinya. Tambak udang itu menjadi penghasilan ekonomi warga pesisir selain melaut.

Ia membantah bila keberadaan tambak udang itu merusak kualitas tanaman pertanian di sekitarnya dan mencemari lingkungan. Sebab berada di lahan yang telah tidak produktif. Ada pun limbah udang, menurut dia, dialirkan ke Kali Progo yang berujung ke laut.

“Kalau pun mau dihentikan, pemerintah harusnya melihat dulu. Kalau di Pantai Baru ini tidak ada yang dilanggar, lahannya pakai yang tidak produktif, juga tidak mencemari lingkungan,” imbuhnya.