SOLOPOS.COM - Camat Pajangan, Yulius Suharta [kanan] saat bercengkrama dengan sejumlah warga Dusun Kayen, Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan usai melakukan program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), Jumat (13/1/2017). (Irwan A. Syambudi/JIBI/Harian Jogja)
Toleransi beragama di Bantul ternoda dengan adanya kasus penolakan terhadap Camat Pajangan
Harianjogja.com, BANTUL–Penolakan Yulius Suharta sebagai camat Pajangan hanya dilakukan oleh segelintir orang saja.
Kesimpulan itu diambil Bupati Bantul Suharsono setelah melakukan investigasi langsung di Pajangan. Saat melakukan investigasi, orang nomor satu di Pemkab Bantul itu sengaja menyamar tak gunakan atribut bupati dan tidak ada pengawalan.
Kesimpulan itu diambil Bupati Bantul Suharsono setelah melakukan investigasi langsung di Pajangan. Saat melakukan investigasi, orang nomor satu di Pemkab Bantul itu sengaja menyamar tak gunakan atribut bupati dan tidak ada pengawalan.
Setidaknya, dari investigasi langsung selama tiga hari terakhir di Desa Sendangsari dan Guwasari, dirinya menemukan fakta bahwa ternyata warga sama sekali tak mengetahui ada kabar penolakan camat itu.
“Saya sudah bertemu dengan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga kepala desa di dua desa itu,” kata Suharsono kepada wartawan, Sabtu (14/1/2017) siang.
Bahkan, saat Jumat (13/1/2017) lalu, Suharsono yang sempat beribadah salat Jumat di salah satu masjid di Desa Guwasari, ia pun sempat bertanya dengan jamaah terkait kabar penolakan itu. “Ternyata hasilnya tetap sama. Mereka tidak menolak dipimpin camat non muslim,” katanya.
Meski begitu, ia belum mau membuka keputusannya terkait reposisi Camat Pajangan tersebut. Sesuai yang ia katakan sejak awal, keputusan itu akan ia umumkan pada Februari mendatang. “Yang pasti semuanya tetap akan mengedepankan keberagaman kebhinekaan. Pancasila. Saya ingin mewujudkan spirit City of Tolerance di Bantul,” tegasnya.
Itulah sebabnya, partai politik pendukung utama saat Suharsono maju sebagai calon Bupati Bantul lalu, Partai Gerindra memberikan dukungan penuh terhadap langkah Bupati. Hal ini sekaligus membantah isu yang beredar di publik selama ini bahwa Fraksi Gerindra Bantul memberikan pendampingan terhadap warga yang menolak Camat Pajangan.
Memang, sebelumnya sempat muncul dugaan Fraksi Gerindra memberikan pendampingan terhadap warga Pajangan. Perwakilan Fraksi Gerindra memang sempat hadir saat warga Pajangan beraudiensi dengan Bupati beberapa waktu lalu.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bantul Enggar Surya Jatmiko menegaskan, apapun keputusan Bupati Bantul nantinya, pihak Gerindra tetap akan mendukung. Menurutnya, sebagai partai nasionalis, sudah seharusnya jika Gerindra mendukung pemikiran Bupati terhadap kebhinekaan.
Terpisah, salah satu ormas, Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) DIY mendesak kepada pimpinan partai memberikan peringatan jika ada salah satu anggotanya yang duduk di DPRD Bantul, memberi ruang, pengawalan dan dukungan kepada kelompok intoleran di Kabupaten Bantul untuk menolak camat non muslim di Kecamatan Pajangan yang baru saja dilantik Bupati Bantul pada tanggal 30 Desember 2016 yang lalu.