SOLOPOS.COM - Anggota DPRD Kota Jogja menunjukan tower telekomunikasi yang dibangun tanpa izin di Jalan Ipda Tut Harsono (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Tower ilegal disoal DPRD Kota Jogja.
Harianjogja.com, JOGJA –– Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jogja merasa dilecehkan dengan keberadaan tower atau menara telekomunikasi yang bermunculan. Bahkan tower terbaru dibangun tepat di depan kantor DPRD Kota Jogja.
Padahal saat ini dewan tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengaturan Menara Telekomunikasi. Materi raperda tersebut di antaranya membahas soal zonasi tower dan spesifikasi ketinggian tower.
“Kalau seperti ini namanya melecehkan kami,” kata Anggota Pansus Raperda Pengaturan Menara Telekomunikasi, Supriyanto Untung saat meninjau tower yang baru dibangun depan kantor DPRD Kota Jogja, Jumat (2/9/2016). “Apalagi depan kantor dewan seolah langsung menampar kami,” ujar dia.
Untung mengatakan pembangunan tower sudah moratorium sejak 2009 melalui Peraturan Walikota Jogja (Perwal) kemudian diperbaharui pada 2011. Seharusnya, kata dia, sudah tidak ada lagi pendirian tower, namun faktanya di lapangan pembangunan tower terus bermunculan. Sebelumnya dewan dewan juga sudah menghentikan sementara upaya pembangunan tower di wilayah Panembahan, Kraton saat mulai dibangun. Upaya penghentian juga dilakukan di wilayah Jalan Pramuka saat pembangunan tower masih dalam sosialisasi.
Pihaknya akan segera meminta ketua DPRD Kota Jogja untuk melayangkan surat pemanggilan kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait keberadaan tower-tower tersebut,
“Saya minta tower-tower ini dibongkar, terutama yang depan kantor dewan, saya akan menunggu pembongkarannya sampai selesai,” tegas Untung.