TRANS JOGJA : Manajemen Diharapkan Tak Andalkan Hibah Bus

Trans Jogja diharapkan dapat dikelola lebih profesional.

Harianjogja.com, JOGJA –– Legislatif mendorong perombakan manajemen pengelolaan Trans Jogja dengan tidak hanya mengandalkan bus hibah. Sementara pihak pengelola mengklaim telah melakukan perbaikan armada pasca terjadinya mogok massal para kru pada, Senin (17/10/2016) lalu.

Promosi Mabes Polri Mengusut Mafia Bola, Serius atau Obor Blarak

Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Arief Budiono menjelaskan, secara de facto, Trans Jogja memang masih dikelola oleh PT Jogja Tugu Trans (JTT). Akantetapi secara de yure, Trans Jogja sejatinya telah dikendalikan oleh PT Anindya Mitra Internasional (AMI) yang merupakan badan usaha milik daerah. Akantetapi, karena PT AMI terkendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sehingga masih tetap menggandeng PT JTT. Oleh karena itu pihaknya mendorong perombakan manajemen Trans Jogja, karena PT AMI masih dibayang-bayangi oleh PT JTT. Apalagi, dalam demonstrasi para kru, ada tuntutan soal kesejahteraan hingga mosi tidak percaya.

“Secara de yure dia [PT AMI] yang mengoperasikan. Sehingga terkait tuntutan itu, PT AMI harus melakukan perombakan mendasar dari sisi pengelolaan,” terangnya di DPRD DIY, Selasa (18/10/2016)

(Baca Juga : INFO TERKINI : Puluhan Kru Bus Trans Jogja Mogok Kerja dan Demo di Kantor Manajemen)

Ia menilai, karena masih dalam kungkungan JTT, AMI belum sepenuhnya mandiri dalam mengelola Trans Jogja. Cenderung masih mengakomodasi produk kebijakan JTT. Padahal dengan mengedepankan kemandirian, maka AMI bisa mengambil kebijakan untuk mengganti bus yang tidak layak jalan dengan bus baru.

Selain itu Pemda DIY dan operator harus memiliki komitmen dalam melayani masyarakat. Sehingga tidak hanya menggantungkan armada bantuan dalam memberikan layanan.

“Pengadaan bisa melalui banyak cara, dari pusat, Pemda [DIY] melakukan pengadaan atau si operator melakukan pengadaan sendiri,” tegas dia.

Pihaknya mendorong kepada operator Trans Jogja agar memiliki keberanian mengadakan bus yang baru. Sehingga tidak semata-mata mengandalkan hibah dari pemerintah pusat. Karena jika operator mengadakan bus sendiri maka tidak akan rugi, karena semua biaya telah ditanggung Pemda DIY selaku pengguna jasa.

“Sebenarnya operator sudah aman [dari kerugian] harusnya tidak ada keraguan untuk pengadaan bus. Kalau bagi karyawan saja busnya sudah tidak nyaman, apalagi bagi penumpang,” kata politisi PKS ini.