SOLOPOS.COM - Ilustrasi Lahan Transmigrasi (JIBI/Solopos/Antara)
Transmigrasi asal Kulonprogo tahun ini mengalami kegagalan terparah, karena ada 37 keluarga yang gagal berangkat
Harianjogja.com, KULONPROGO- Dinsosnakertans Kulonprogo mengalokasikan 64 Kepala Keluarga (KK) yang akan diberangkatkan ke daerah transmigrasi pada tahun 2015. Namun, faktanya hanya 27 KK yang berhasil diberangkatkan hingga penghujung tahun.
Meski tahun-tahun sebelumnya program transmigrasi juga diwarnai dengan kegagalan, tahun ini dianggap sebagai tahun terparah.
Pasalnya, perubahan kementriaan yang menaungi bagian transmigrasi membuat dana yang dibutuhkan lambat turun ke daerah tujuan. “Ada perubahan kementrian, jadi dananya lambat turun,” kata Suryantoro, Kepala Sie Penempatan dan Perlindungan Bidang Transmigrasi Dinsosnakertrans di kantornya, Wates pada Senin (28/12/2015).
Sebelumnya, transmigrasi berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kemudian berubah menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Untuk beberapa daerah yang pembangunan proyeknya masih berjalan kemungkinan akan dilluncurkan pada tahun 2016 mendatang. “Nanti kalo sudah selesai mungkin akan diluncurkan,” ujar Suryantoro.
Namun, hal ini dengan syarat daerah tersebut sudah mendapatkan penilaian dari pemerintah pusat. Dinsosnakertrans sendiri hanya berwenang menjalankan program yang semua keputusannya ditentukan di pusat.
Jika pembangunan di lokasi tujuan sudah siap maka pemerintah daerah setempat akan mengeluarkan Surat Terima Penempatan (STP) yang kemudian akan direspon dengan penerbitan Surat Perintah Pemberangkatan (SPP) dari pemerintah pusat.
“Setelah itu barulah kami melakukan pemberangkatan para transmigran yang sudah dibekali,” ujar Juminah, Kepala Sie Penyediaan Bdang Transmigrasi Dinsosnakertrans Kulonprogo.