SOLOPOS.COM - ilustrasi
ilustrasi
SLEMAN—Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY meminta UGM untuk bersama mengawal dana keistimewaan. Saat ini, kampus tertua di Jogja tersebut tengah mempersiapkan naskah akademik yang komprehensif.
Rektor UGM Pratikno membenarkan jika Pemprov DIY telah meminta kampus tersebut untuk mendampingi pembangunan keistimewaan di DIY pasca-UUK disahkan.
“Sudah ada komunikasi, tetapi belum ada surat (permintaan tertulis) dari Sekda,” kata Pratikno belum lama ini.
Ia mengatakan, UGM siap memberikan kontribusi signifikan dalam mengawal dana keistimewaan ini. Adapun bersama Pemprov, saat ini UGM tengah merancang kebijakan lima pilar agar mendapat kerangka pemikiran yang komprehensif.
Pemikiran tersebut akan bergulir dan dirumuskan UGM dalam naskah akademik mengenai segala kebutuhan DIY dan nasional, pada masa ini dan masa depan.
Menurut Pratikno kerja sama antara pemprov dan dunia akademik ini penting agar kebijakan yang dihasilkan antara pusat dan daerah tidak tumpang tindih. “Ini pengalaman saya mengawal UU ditingkat nasional. Di mana satu UU itu dikelola satu pansus. Akibatnya tidak ada sinergi,” ungkap dia.
Ia mencontohkan UU Partai Politik (Parpol) di tingkat nasional membatasi adanya parpol baru, sedangkan ditingkat daerah justru UU memfasilitasi terbentuknya parpol baru. Praktis UU yang satu dengan yang lain saling bertumpukan dan tidak menghasilkan kebijakan memadai.
“Keistimewaan Jogja bukan hanya untuk Jogja tetapi juga Indonesia. Jadi UGM didukung Pemprov, Kraton dan Pakualaman akan menjadikan keistimewaan Jogja sebagai rujukan Indonesia,” tandas Dosen Fisipol UGM ini.
Selain aktif mendukung DIY dari sisi pendidikan, UGM juga akan mendampingi kehidupan kebudayaan di Jogja. Direncanakan Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH) atau juga dikenal sebagai Purna Budaya akan menjadi pusat pengembangan pendidikan kebudayaan di DIY.