Ujian SIM Ternyata Tak Ada Dasar Hukum, Ini Penjelasan Kepolisian

Solopos.com, SLEMAN — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut ujian praktik SIM yang saat ini dilakukan ternyata tidak ada dasar hukumnya. Pihak kepolisian menyebut untuk sementara pelaksanaan ujian SIM masih menggunakan peraturan lama.

Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol Alfian Nur Rizal, mengatakan dalam Perpol No. 5/2021 Pasal 18 ayat (6) disebutkan bahwa materi yang diujikan dan ketentuan pelaksanaan ujian praktik ditetapkan dengan keputusan Kakorlantas Polri.

Promosi Alarm Bahaya Partai Hijau di Pemilu 2024

“Namun dengan adanya Inpres No. 1/2022 tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional yang mengamanatkan perubahan pada Perpol 5 tahun 2021, sehingga pembuatan keputusan kakorlantas Polri akan dilaksanakan setelah Perpol perubahan Nomor 2 Tahun 2023 selesai dibuat,” katanya, Kamis (4/5/2023).

Dengan kondisi ini, maka materi dan ketentuan pelaksanaan ujian praktik SIM masih menggunakan materi dan ketentuan pelaksanaan yang ditentukan sebelumnya.

“Yaitu lampiran Perkap Nomor 9 tahun 2012,” ungkapnya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei ORI DIY, sebanyak 52% masyarakat yang mengikuti ujian SIM merasa dipersulit. Dari peserta yang gagal ujian, sebanyak 42% tidak mengikuti ujian ulang, tetapi mencari opsi lain agar lolos.

Beberapa opsi yang dipilih ini meliputi 34,6% membayar ke petugas atau menembak, 42,3% mencari jasa perantara atau calo, 7,7% latihan kembali, 11,5% mencari lembaga kursus dan 3,8% mendaftar SIM keliling. Dari survei tersebut, sebanyak 52,2% responden berharap ujian praktik lebih relevan dan disesuaikan dengan kondisi lalu lintas.