Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gunungkidul mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk merevisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015.
Pasalnya, sejak pemerintah pusat menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belum ada tanda-tanda akan direvisi. Sedangkan Pemkab memastikan tidak akan mengubah angka nominal UMK 2015.
Promosi Enjoy the Game, Garuda! Australia Bisa Dilewati
Sekretaris SPSI Gunungkidul Agus Budi Santoso mengatakan, kenaikan harga BBM memberikan dampak yang luas. Sebab, kenaikan tersebut memberikan efek domino terhadap harga-harga kebutuhan yang lain.
“Tentunya hal tersebut akan memberatkan para pekerja, karena beban pengeluaran makin bertambah. Kalau tidak ada peninjauan ulang, mereka akan memenuhi kebutuhan itu dengan apa?” kata Agus, Senin (24/11/2014).
Menurut dia, sudah sewajarnya Pemkab meninjau ulang nominal UMK 2015 yang sudah ditetapkan. Apalagi upah tersebut menyangkut hidup buruh di Gunungkidul. SPSI akan melihat lima hari ke depan, apakah Pemkab akan merevisi UMK atau tidak. Jika tidak, lembaga ini akan melayangkan surat permohonan resmi.
“Kami masih menunggu respons dari pemerintah seperti apa? Untuk saat ini, kami juga sedang melakukan konsolidasi internal terkait misi itu,” tutur dia.
UMK Gunungkidul ditetapkan sebesar sekitar Rp1,11 juta dan akan berlaku mulai Januari 2015. Namun, Agus percaya belum semua perusahaan mampu membayar upah tersebut.
Sebagai gambarannya, UMK saat ini sebesar Rp988.500, namun baru sekitar 16 perusahaan yang mampu membayar kewajiban itu. Padahal jumlah perusahaan di Gunungkidul mencapai 260 unit.
“Kami tetap menyerukan agar revisi UMK itu dilakukan. Yang kami minta juga tidak muluk-muluk karena disesuaikan dengan kondisi yang ada,” kilah Agus.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
