UNIVERSITAS GADJAH MADA : Tangkal Radikalisasi, Kegiatan di Masjid Kampus Bakal Diawasi

Mengambil alih pengelolaan masjid kampus UGM yang semula diurus yayasan

Harianjogja.com, SLEMAN—Universitas Gadjah Mada (UGM) bakal tegas menangkal penyebaran paham-paham radikal di lingkungan kampus biru. Salah satu yang dilakukan yakni merevitalisasi Masjid Kampus.

Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan komitmen mencegah beredarnya paham radikal serta paham sempalan lain yang ingin mengubah ideologi negara di lingkungan kampus telah sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh UGM sebagai kampus kerakyatan, kampus kebudayaan dan juga kampus Pancasila.

Promosi Tragedi Simon dan Asa Shin Tae-yong di Piala Asia 2023

Salah satu langkah yang ditempuh kampus dalam menangkal beredarnya paham radikal adalah mengambil alih pengelolaan masjid kampus UGM yang semula diurus yayasan, untuk dikelola Badan Pengelolaan Masjid Kampus UGM.

“Ini sudah diproses sejak zaman bu rektor [Dwikorita Karnawati]. Saat ini tahap mempersiapkan badan pengelolaan masjid kampus,” kata Panut saat acara silaturahmi dan buka puasa Pimpinan UGM dengan media massa di University Club Hotel & Convention, Senin (5/6/2017).

Selama ini, di bawah pengelolaan yayasan, masjid kampus jauh dari pengawasan universitas sehingga rentan disusupi kegiatan doktrinasi paham-paham ekstrem. “Paham tertentu bisa masuk ke kalangan mahasiswa baru dari daerah yang masih kosong pengetahuan keagamaannya. Apalagi selanjutnya mereka mendapat fasilitasi [dari masjid dan komunitasnya],” paparnya.

Adanya Badan Pengelolaan Masjid Kampus, kata Panut, akan membuat semua kegiatan di masjid UGM lebih termonitor. Badan Pengelolaan Masjid Kampus UGM ini nantinya berisi dosen-dosen yang memiliki beragam aliran atau ideologi Keislaman. Para dosen tersebut nantinya akan dilibatkan dalam pengelolaan masjid dalam sebuah wadah bernama Lembaga Dakwah Kampus (LDK) sebagai unsur pembimbing, pembina dan penasihat.

Pada awal Mei lalu, Dosen Fakultas Teknik dan Sekolah Pascasarjana UGM, Bagas Pujilaksono mengirim surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang berisi keprihatinan terkait dengan ancaman paham radikal dan anti-Pancasila.

Dia menggambarkan bagaimana kondisi dunia pendidikan saat ini, sekolah-sekolah negeri dan universitas negeri termasuk UGM, begitu sangat radikal, intoleran, menggerogoti ideologi negara Pancasila, dan keutuhan NKRI.

Dalam surat terbuka yang terdiri dari enam pokok itu, Bagas juga menyinggung penggunaan fasilitas negara di kampus-kampus untuk kegiatan politik radikal agama yang menggerogoti eksistensi NKRI. Ia juga meminta kegiatan-kegiatan di masjid-masjid diawasi, jangan sampai masjid yang mestinya jadi tempat ibadah, justru malah jadi tempat menebar kebencian antar anak bangsa dan sarang penjahat negara.