SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/Harian Jogja/Reuters )
Sebelumnya Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufron Mukti saat dimintai komentar Harian Jogja, mengaku belum mengetahui adanya kelangkaan.
Bahkan, dosen Fakultas Kedokteran UGM itu menilai kelangkaan itu tanggung jawab daerah. Namun, statmen Wamenkes dibantah Kepala Dinas Kesehatan DIY, Sarminto.
Orang nomor satu di Dinkes DIY itu mengungkapkan tidak mungkin Pemerintah Pusat belum mengetahui soal kelangkaan vaksin polio. Pasalnya, surat pemberitahuan sudah dikirim sejak sekitar dua bulan yang lalu.
Selain itu surat pemberitahuan juga tidak hanya di kirim satu kali melainkan dua sampai tiga kali. Bahkan surat yang terakhir, sesuai permintaan Pusat untuk pengadaan darurat juga sudah dikirim belum lama ini.
Selain itu surat pemberitahuan juga tidak hanya di kirim satu kali melainkan dua sampai tiga kali. Bahkan surat yang terakhir, sesuai permintaan Pusat untuk pengadaan darurat juga sudah dikirim belum lama ini.
“Ya mungkin yang dimaksud Pak Wamenkes bukan yang suntik, kalau yang suntik kan hanya DIY jadi tidak bisa mengambil yang lain. Beliau juga tahu, karena sempat ikut rapat juga, mungkin pekerjaanya banyak dan mungkin yang saat menanyakan kelangkaan vaksin polio, tidak dijelaskan yang suntik itu,” ucap dia ketika dihubungi Harian Jogja, Minggu (5/5).
Sarminto juga kembali menegaskan tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih terkait penundaan pemberian vaksin polio. Selain tidak terlalu berpengaruh, vaksin polio juga ditegaskannya akan segera ada.
“Kami juga sudah kirim surat keterangan kebutuhan, dan katanya akan didahulukan karena memang keadaan darurat. Mei ini paling lambat akhir Mei sudah ada kok,” tegas dia.
Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bantul Budi Nurrkohmah menyatakan, tak ada cara lain selain mendatangkan vaksin polio jenis IPV (Injection Polio Vaccine) ke DIY termasuk Bantul yang memiliki lebih dari 13.000 bayi yang membutuhkan.
Sebab menurutnya tak mungkin mendatangkan vaksin dari daerah lain karena hanya DIY satu-satunya daerah di Indonesia yang menggunakan vaksin jenis tersebut. Setelah daerah ini menjadi proyek percontohan penggunaan IPV sejak 2007.
“Kemungkinan Pak Ghufron tidak tahu kalau IPV tidak ada di daerah lain, mungkin beliau pikir OPV. Karena memang itu sangat teknis sekali hanya bagian pengendalian penyakit yang tahu banyak,” kata Budi Nurrokhmah.
Adapun bila beralih menggunakan vaksin biasa jenis OPV yang dimasukan ke dalam tubuh bayi lewat mulut atau tetes, menurut Budi tak memungkinkan karena pertimbangan penggunaan dosis antara OPV dan IPV yang berbeda serta banyaknya bayi yang diimunisasi.
“Mungkin kalau hanya satu bayi dibawa imunisasi ke daerah lain menggunakan OPV bisa, asal diberi tahu bahwa sebelumnya menggunakan IPV jadi dosisnya disesuaikan. Tapi masalahnya, yang harus diimunisasi itu banyak ribuan bayi se-DIY repot kalau harus begitu semuanya,” ungkapnya.
Mau tak mau kata dia, Pemerintah Pusat harus segera mendatangkan vaksin IPV secepatnya ke Jogja agar tak semakin banyak bayi yang terbengkalai karena tak mendapat imunisasi tepat waktu. “Mau tidak mau harus segera didatangkan vaksin IPV segera mungkin,” tuturnya.
Budi mengakui, keberadaan vaksin IPV saat ini memang masih tersedia di lembaga pengobatan swasta namun harganya mahal karena menyediakan vaksin imunisasi komplet. “Harganya mahal tiga ratus lima puluh ribu, itu komplet di dalamnya enggak hanya IPV tapi juga vaksi lain,” jelasnya.
Kemungkinan RS swasta mendatangkan langsung suplai vaksin dari luar negeri yang memang telah banyak menggunakan vaksin jenis IPV.