Waduh, Ratusan Ribu Mahasiswa di DIY Terancam Tak Bisa Nyoblos saat Pemilu 2024

Solopos.com, JOGJA — Sebanyak 282.000 mahasiswa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terancam tidak bisa memilih pada Pemilu 2024. Hal ini menjadi salah satu kerawanan pada Pemilu tahun depan.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Mohamad Najib, mengatakan jumlah mahasiswa yang ada di DIY sebanyak 300.000 orang. Namun, dari jumlah tersebut hanya sekitar 18.000 mahasiswa yang terfasilitasi untuk mendapatkan akses memilih pada Pemilu 2024..

Promosi Santri Tewas Bukan Sepele, Negara Belum Hadir di Pesantren

Dia menilai tak terakomodasinya 282.000 mahasiswa tersebut masuk ke dalam kerawanan Pemilu 2024 di DIY. Atas masalah ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU DIY dan kampus-kampus.

Najib menegaskan tidak mudah mengantisipasi kerawanan Pemilu dari tidak terakomodirnya hak memilih mahasiswa tersebut. Pasalnya Peraturan KPU No. 18/2014 membatasi pengadaan surat suara tambahan di TPS maksimal hanya 2 persen dari jumlah pemilih.

“Sulit mengatasinya karena ada aturan pembatasan dua persen ini. Sedangkan TPS Khusus yang sudah ditetapkan KPU DIY sendiri hanya 85 titik dengan jumlah pemilih 18.000. Sepertinya dikoordinasikan dengan kampus-kampus juga sulit karena mereka tidak punya otoritas juga dalam pemilu ini,” jelas Najib, Jumat (1/9/2023).

Menurut dia, mahasiswa yang terakomodir dengan jumlah mahasiswa di DIY sangat tidak imbang. Dari 300.000 mahasiswa, yang bisa mencoblos hanya 6 persen saja.

“Perlu diingat 18.000 pemilih di TPS Khusus yang sudah ditetapkan ini juga tidak hanya mahasiswa, ada pesantren, lembaga pemasyarakatan, dan lainnya. Meskipun yang mendominasi kelompok mahasiswa,” ujar dia.

Najib menegaskan setiap warga negara termasuk mahasiswa DIY dilindungi haknya untuk memilih dalam Pemilu 2024 mendatang.

“Tentu harus dicarikan jalan keluarnya, karena ini hak mahasiswa untuk memilih. Kalau tidak diakomodasi bisa jadi masalah juga,” tegasnya.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY Muh. Zaenuri Ikhsan berjanji akan mencari strategi agar mahasiswa Jogja tetap diberikan hak memilih.

“Sebenarnya lewat TPS Khusus ini kami harap seluruh mahasiswa, terutama yang dari luar daerah mendaftar. Waktu pendaftarannya juga sudah lama sekitar dua bulan, tapi yang daftar hanya 18.000 ini,” katanya, Minggu (3/9/2023).

TPS Khusus, jelas Zaenuri, adalah kebijakan baru KPU RI untuk mewadahi pemilih dalam kondisi merantau.

“Baru ada pada 2024 ini, kemarin 2019 tidak ada. Kami juga sudah sosialisasikan ke kampus-kampus juga dengan gencar,” ujarnya.

KPU DIY sudah menetapkan dan tidak dapat merubah daftar pemilih tetap di TPS Khusus tersebut. “Sudah ditetapkan tidak bisa diutak-atik, tersebar kebanyakan di Sleman dan Jogja yang memang banyak kampusnya,” terang Zaenuri.

Sementara itu, solusi untuk mengurangi kerawanan Pemilu dari lingkungan kampus tersebut, jelas Zaenuri, dengan mendorong mahasiswa membuat formulir pindah pemilih atau A5. Namun, untuk waktu oembuatan formulir A5 dibatasi hingga satu bulan sebelum pencoblosan.

“Kalau formulir A5 tidak dibatasi jumlahnya, tapi waktu pembuatannya dibatasi hingga H-1 bulan sebelum pencoblosan harus ada,” jelasnya.

Zaenuri menyebut KPU DIY sudah berkoordinasi dengan kampus-kampus Jogja dan panitia pemungutan kecamatan (PPK) serta KPU kabupaten/kota untuk mendorong mahasiswa segera mengurus formulir A5.

“Nanti dibantu kampus dan PPK di tiap wilayah agar dapat A5 supaya hak memilihnya terlindungi,” tuturnya.

Solusi dengan formulir A5 ini tetap memiliki tantangan, lanjut Zaenuri, lantaran tiap TPS yang ada sudah dibatasi maksimal 300 pemilih.

“Pembatasan ini untuk menjaga sistem dan beban kerja panitia pemungutan suara [PPS] agar saat perhitungan suara tidak kelelahan dan dapat target waktunya,” ucapnya.

Zaenuri menyampaikan tantangan pembatasan pemilih di TPS ini akan disiasati dengan strategi pemetaan. Pihaknya akan memetakan TPS yang jumlah pemilihnya di bawah 300 orang. Sehingga nantinya mahasiswa dengan formulir A5 bisa mencoblos ke sana.

Zaenuri menilai solusi ini akan berhasil jika kampus-kampus juga aktif mendorong mahasiswa segera bikin A5 dari sekarang.

“Masalahnya beberapa kampus ini tidak mau turut berpartisipasi dalam pemilu, terutama takut dicap mendukung calon tertentu. Maka kami minta kampus-kampus yang ada turut bantu KPU agar pemilu nanti sukses,” harapnya.