Wapres Minta Semua Kementerian dan Lembaga Negara Lebih Efisien

Wapres Boediono

Harian Jogja.com, JOGJA—Wakil Presiden Boediono meminta agar kementerian, lembaga, lembaga negara, dan daerah lebih efisien, efektif, dan mendukung paket kebijakan pemerintah terkait perkembangan mutakhir kebijakan moneter di negara-negara maju.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Perkembangan mutakhir dari kebijakan moneter di negara-negara maju seharusnya ditanggapi bersama oleh segenap kementerian, lembaga, lembaga negara, dan daerah, bukan hanya Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,” katanya di Istana Kepresidenan Gedung Agung Jogja, Senin (26/8/2013).

Pada Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Nasional Semester I/ 2013, ia mengatakan proyek infrastruktur, investasi, dan dukungan terhadap ekonomi rakyat perlu segera dimanfaatkan secara efektif. Biaya-biaya yang membebani ekonomi rakyat dan investor harus dikikis.

“Untuk daerah, ada dua isu yang perlu diperhatikan, yakni jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja dan mengelola harga kebutuhan pokok dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Ia mengatakan, pertemuan itu dalam perspektif lebih luas mengandung konsekuensi besar karena realisasi anggaran sangat berkaitan dengan kondisi negara saat ini.

Dalam konteks itu ada dua arus perkembangan pokok, yakni kelambatan ekonomi dunia yang berdampak langsung pada anjloknya harga komoditas ekspor dan ketatnya ketersediaan pembiayaan dari luar atau likuiditas global,” katanya.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mengatakan, realiasi belanja sering menumpuk pada akhir tahun anggaran sehingga diperlukan sistem pengendalian andal dan apabila ada masalah mampu dideteksi secara dini.

“Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) mengisi kesenjangan itu. Penunjukan pejabat penghubung oleh TEPPA, misalnya, cukup memperkuat dan membantu peran gubernur,” katanya.

Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Nasional Semester I/2013 bertema Menyeimbangkan Percepatan dan Kualitas Realisasi Belanja diikuti 86 kementerian, lembaga, dan lembaga negara, dan 33 pemerintah provinsi.