Jogja
Kamis, 9 Juni 2022 - 22:05 WIB

Warga Desak KPK Periksa Seluruh Izin Hotel yang Dikeluarkan Haryadi

Yosef Leon  /  Abdul Jalil  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - ilustrasi KPK (detik)

Solopos.com, JOGJA — Organisasi masyarakat sipil di Kota Jogja meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa seratusan izin pembangunan hotel yang pernah dikeluarkan mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti.

Mantan wali kota Jogja dua periode tersebut kini mendekam di tahanan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap perizinan apartemen Royal Kedhaton Malioboro.

Advertisement

Warga mendesak KPK memeriksa seratusan izin hotel tersebut untuk membuktikan apakah terdapat aturan yang dilanggar maupun gratifikasi seperti pada kasus apartemen Royal Kedhaton.

Aktivis Warga Berdaya, Dodok Putra Bangsa, menyebut sedikitnya ada sekitar 104-106 izin pembangunan hotel yang dikeluarkan semasa Haryadi Suyuti menjabat sebagai Wali Kota Jogja.

Baca Juga: Dugaan Suap Izin Apartemen, KPK Tangkap 9 Orang Termasuk Haryadi Suyuti

Advertisement

Haryadi mengeluarkan izin tersebut sampai Desember 2013. Sebab, sejak 2014 sampai 2017, Jogja memberlakukan penyetopan sementara atau moratorium pembangunan hotel.

“KPK harus meninjau ulang ratusan izin hotel itu dengan ditangkapnya HS. Ini adalah awal, pecah telur kasus suap di Jogja ini, sehingga sejak 2012 sampai 2022 masa jabatan HS itu harus ditelusuri lagi izin hotel yang dikeluarkan,” jelas dia dalam jumpa pers Korban Kebijakan Haryadi Suyuti, Kamis (9/6/2022) di LBH Jogja.

Menurut Dodok, dugaan izin hotel yang dikeluarkan itu bermasalah bukan tanpa alasan. Pada 2014 lalu, ia pernah memprotes berdirinya hotel di Kampung Miliran Umbulharjo yang berdampak pada kekeringan sumber air di wilayahnya.

Advertisement

Baca Juga: Haryadi Suyuti Ditangkap KPK, Warga Ini Cukur Gundul di Balai Kota

Setelah diperiksa, ternyata hotel tersebut belum mengantongi izin pemanfaatan air tanah sumur, namun sudah beroperasi.

“Itu kemudian hanya ditutup sementara, kemudian hotel menggunakan air PDAM. Pertanyaannya PDAM pakai air dari mana? Juga air tanah kan. Makanya hanya memindahkan masalah yang semula dari Miliran kemudian harus ditanggung seluruh Jogja,” jelasnya.

Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Aktivis Jogja: Ada Ratusan Izin Hotel yang Dikeluarkan Haryadi Saat Menjabat

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif