Warga Juminahan Was-Was Longsor Susulan

Sejak longsor sampai sekarang belum ada perbaikan

Harianjogja.com, JOGJA-Warga Kampung Juminahan, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan berharap Pemerintah Kota Jogja segera memperbaiki talut Sungai Code yang longsor di wilayah mereka, karena dikhawatirkan longsor susulan akan kembali terjadi.

Promosi Mali, Sang Juara Tanpa Mahkota

Sejak longsor yang terjadi pada akhir November lalu atau saat terjadi siklon tropis Cempaka, sampai awal Januari ini belum ada perbaikan dari Pemerintah Kota ataupun Pemda DIY. Total ada lima rumah yang terdampak dan puluhan rumah lainnya terancam longsor karena tebing di belakang rumah mereka sudah retak.

Untuk tiga kepala keluarga yang menghuni lima rumah meski sudah kembali ke rumahnya masing-masing, tetapi mereka juga tidak berani tinggal ketika hujan turun. “Alas rumah sudah retak-retak kalau ketimpa hujan tanahnya bisa bergeser dan membahayakan,” ungkap Herus Supriyanto, 49, salah satu warga terdampak longsor, saat ditemui di rumahnya, Minggu (7/1/2018).

Heru kehilangan satu kamar belakang dalam peristiwa Siklon Tropis Cempaka. Ayah dari dua anak ini mengaku selama ini telah tinggal di rumahnya di bantaran Sungai Code sejak dia lahir. Ia tidak memiliki tempat lain untuk tinggal kecuali rumah yang dia tempati saat ini. Rumahnya juga sudah ditinjau Pemda DIY dan Pemerintah Kota Jogja, tetapi hingga kemarin belum ada kabar kapan akan diperbaiki. “Harapannya diperbaiki secepatnya biar kami tenang. Kalau ada hujan deras kami masih was-was,” ucap dia.

Senada, Sugeng Wahyudi, 56, juga hanya berani kembali ke rumahnya saat siang hari. Sementara untuk malam hari ia masih tinggal di rumah saudaranya di Gondomanan. Lantai rumahnya di bagian dapur dan ruang tengah sudah ambles. Ia bahkan sudah tidak bisa menggunakan kamar mandinya karena saluran pembuangan sudah tidak berfungsi. “Kalau buang air besar harus numpang di kamar mandi masjid,” kata dia.

Ia menyadari rumahnya yang berukuran 7×6 meter persegi itu berdiri di atas lahan wedi kengser, tetapi ia selama ini membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dan membayar listrik. Ia sudah tinggal di rumah semi permanen itu sejak 40 tahun silam. Kala itu, lahan yang dia bikin rumah adalah tempat pembuangan sampah.

Ketua RW 14 Juminahan Sulistyo mengatakan, hampir semua lahan yang ditempati warga di bantaran Sungai Code di wilayahnya bukanlah hak milik, melainkan lahan Sultan Ground. Namun warga sudah menempatinya sejak puluhan tahun lamanya. Ia berharap pemerintah segera memperhatikan nasib warganya dengan memperbaiki talut berikut rumah warga yang rusak.

“Sejak longsor sampai sekarang belum ada perbaikan. Penutupan talut dengan terpal juga atas inisiatif warga,” kata dia.

Sulistyo belum mendapat kepastian kapan pemerintah akan turun tangan untuk memperbaikinya. Alih-alih perbaikan, terpal penutup talut bekas longsor yang dia minta ke Pemerintah Kota Jogja sebanyak 50 lembar sampai kemarin belum dikirim. Terpal yang ada saat ini merupakan bantuan pihak swasta sebanyak lima lembar terpal ukuran 4×6 meter.

Selain kekhawatiran adanya longsor susulan, kata Sulistyo, warga terdampak juga mengeluhkan sulitnya buang air besar karena beberapa kamar mandi warga salurannya tidak berfungsi. Bantuan toilet portabel sudah disanggupi Pemerintah Kota Jogja, namun kondisi wilayah yang sempit tidak memungkinkan toilet portabel itu masuk ke dalam kampung.

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja Bayu Wijayanto mengatakan, status darurat bencana Siklon Tropis Cempaka sudah selesai beberapa waktu lalu, sehingga instansinya belum bisa memenuhi permintaan warga Juminahan.

Saat longsor terjadi, kata Bayu, BPBD sudah mengirimkan sebanyak 10 terpal, berikut peralatan untuk bekerja bakti. Ia mengakui bantuan tersebut bersifat sementara penanganana bencana. Selanjutnya, “Dari PUPKP nanti akan melakukan perbaikan,” kata Bayu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja Agus Tri Haryono mengatakan, proses perbaikan talut di Juminahan menunggu penyusunan detail engineering design (DED). Proses perbaikan talut juga sekaligus memperbaiki rumah warga yang terdampak.

Namun, perbaikan tidak bisa dilakukan sebelum warga mundur dari talut sebanyak dua meter dan warga mau ditata. “Sekarang kami masih dalam proses pendekatan sosial agar penataan dilakukan bersama-sama warga. Kalau hanya perbaikan talut itu jadinya percuma,” ujar Agus.

Desain penataan pemukiman seperti apa yang akan dilakukan, Agus mengaku belum bisa menyampaikan detailnya. Yang jelas, kata dia, penataan rumah semacam deret dengan ketinggian dua lantai yang paling memungkinkan dalam penataan di Juminahan. Pihaknya akan mempersiapkan rumah susun sementara untuk warga ketika penataan mulai dilakukan.