Warga Salamrejo Tagih Janji Prioritas Kios di Pasar Sentolo

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sejumlah warga Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo mulai menagih janji untuk mendapatkan kios di Pasar Sentolo Baru.

Kepala Desa Salamrejo, Harjanto mengaku panen permohonan dari warganya yang menginginkan mendapatkan penggunaan kios di pasar baru. Pasalnya, dulu Pemdes pernah menjanjikan warga setempat akan mendapatkan prioritas jatah kios ketika pasar sudah beroperasi.

Promosi Komeng Tak Perlu Koming, 5,3 Juta Suara sudah di Tangan

Harjanto mengungkapkan, Pemdes berani menjanjikan lantaran pasar tersebut berdiri di atas tanah kas Desa Salamrejo. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menggunakan tanah kas desa seluas 1,9 hektare untuk membangun pasar percontohan di situ. Selanjutnya Pemdes mengizinkan apabila pasar sudah beroperasi maka warga Salamrejo mendapatkan prioritas jatah kios.

Setelah itu Pemdes pun sempat membuat draf pendaftaran bagi warga yang berminat memiliki kios. Jumlahnya lumayan banyak, mencapai 100 peminat.

“Ini para warga mulai menagih. Ada yang melalui SMS, menelpon langsung bahkan datang menemui langsung. Sampai bingung saya melayani,” ujar Harjanto, Jumat (10/1/2014).

Pemdes berani obral janji karena mengira pembangunan pasar langsung menyelesaikan banyak kios. Tapi tenyata dalam perkembangannya, pembangunan awal pasar baru menyelesaikan 74 kios. Padahal kios-kios yang tersedia saat ini diprioritaskan untuk pedagang di pasar lama agar proses relokasi berjalan efektif.

“Maka dari itu saya beri pengertian ke warga. Kan prioritasnya tetap untuk pedagang di pasar lama dulu agar pasar cepat ramai. Giliran warga Salamrejo nanti kalau jumlah kios sudah benar-benar memadai,” tandasnya.

Dia pun merasa heran melihat besarnya animo warga untuk memiliki kios di pasar itu. Padahal sejumlah pedagang di pasar lama saja ada yang enggan untuk menempati pasar baru.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kulonprogo, Niken Probolaras mengungkapkan, realisasi penambahan kios pasar akan dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu untuk menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia mengingat kelanjutan pembangunan pasar menggantungkan anggaran dari pemerintah DIY dan pusat.