SOLOPOS.COM - Warga Dusun Karangwuni Desa Caturtunggal demo di depan kompleks pembangunan Apartemen Uttara, Selasa (29/4/2014). (Rima Sekarani/JIBI/Harian Jogja)
Harianjogja.com, SLEMAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman akan memanggil instansi yang memberi izin pembangunan Apartemen Uttara di Dusun Karangwuni, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok.
Ketua DPRD Sleman, Koeswanto, saat ditemui di kantornya, Jumat (30/5/2014) mengungkapkan penyataan warga yang mengaku tidak pernah memberi persetujuan atas rencana pembangunan apartemen perlu mendapat perhatian khusus.
Sekadar sosialisasi dianggap tidak cukup untuk legitimasi perizinan. “Mereka mengira sosialisasi lewat media dianggap sah. Menurut saya itu belum,” ucap Koeswanto.
Dewan juga meminta Bupati memerintahkan pihak pengembang apartemen memenuhi tuntutan yang diadukan warga Karangwuni. “Prinsipnya selama warga belum setuju, ya jangan diteruskan,” ungkap Koeswanto.
Langkah selanjutnya, Senin (2/6/2014) pekan depan, DPRD Sleman akan mengundang beberapa instansi terkait pemberian izin pendirian Apartemen Uttara.
Selain Dinas Perizinan Sleman, Dewan bakal mengundang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP).
“Untuk mengundang warga dan pihak pengembang, mungkin akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya,” kata Koeswanto.
“Namun warga juga tidak hendaknya tidak terpancing omongan orang yang ternyata punya kepentingan,” ujarnya menambahkan.
Koeswanto berpendapat, Pemkab Sleman harus serius menanggapi kasus penolakan warga terhadap apartemen Uttara.
“Kalau tidak dimulai dari sekarang, nanti Sleman akan repot sendiri. Penempatan apartemen dan lainnya harus diatur agar kita tidak dikuasai pemilik modal besar,” katanya.