SOLOPOS.COM - Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menelusuri jalur Malioboro dengan sepeda, Rabu (14/6/2017). (Ujang Hasanudin/JIBI/Harian Jogja)
Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi memastikan dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 sudah mengakomodasi usulan masyarakat
Harianjogja.com, JOGJA– Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi memastikan dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 sudah mengakomodasi usulan masyarakat, termasuk usulan dari Imam Priyono-Achmad Fadli, lawan politiknya saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwalkot), beberapa waktu lalu.
“RPJMD bukan program HS-HP, tapi usulan semua masyarakat Kota Jogja, meskipun gambarannya tetap mengacu pada visi misi HS-HP,” kata Heroe, saat dihubungi Senin (9/10/2017).
Namun, Heroe tidak merinci usulan Imam-Fadhli yang sudah diakomodasinya dalam program kerjanya tersebut. “Tidak hanya usulan Imam-Fadhli tapi juga ada usulan dari berbagai komunitas,” ucap dia.
Pernyataan Heroe ini menanggapi permintaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Jogja. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jogja, Antonius Fokki Ardianto mengatakan fraksinya akan memperjuangkan dua hal agar masuk dalam RPJMD saat pembahasan di Dewan nanti.
Kedua usulan tersebut ,yakni Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas tiga warga Jogja harus ditanggung oleh APBD Kota Jogja. Menurut Fokki, upaya tersebut meruakan langkah konkrit Pemerintah Kota Jogja dalam menjamin kesehatan warganya.
Kedua soal pendidikan. Fokki mengatakan meski ada pelimpahan pendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat ke provinsi, namun Pemerintah Kota Jogja bisa tetap memberikan bantuan pembayaran. Pihaknya juga meminta Pemerintah Kota Jogja menggratiskan biaya pendidikan sekolah dasar negeri dan swasta.
“Usulan kami ini merupakan amanat dari konstitusi merupakan wujud nyata dari Nawacita Jokowi yang harus bisa diimlementasikan dalam RPJMD Kota Jogja,” kata Fokki.