Bupati dan Wakil Bupati Bantul Pecah Kongsi di Pilkada 2024, Siap Head to Head

Solopos.com, BANTUL – Kehangatan hubungan antara Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih dengan wakilnya, Joko B Purnomo, dipastikan akan segera berakhir. Hal itu setelah keduanya menyatakan untuk berpisah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul pada Pilkada 2024. Keduanya siap head to head dalam Pilkada yang akan berlangsung pada November 2024.

Hal ini menyusul keputusan dari Bupati Halim untuk tidak bekerja sama lagi dengan PDIP Bantul pada Pilkada mendatang.

Promosi Keturunan atau Lokal, Mereka Pembela Garuda di Dada

“Karena pak ketua DPD kami [DPD PDIP DIY, Nuryadi] telah berkomunikasi dengan pak Halim, dan Pak Halim sudah mengatakan untuk tidak bersama kami,” kata Joko Purnomo yang juga Ketua DPC PDIP Bantul di sela-sela lomba takbir Iduladha di Lapangan Potorono, Selasa (18/6/2024) malam.

Atas dasar tersebut, Joko mengaku pihaknya telah mendapatkan perintah untuk segera berkomunikasi dan membentuk kerja sama dengan partai lainnya di Bantul dalam Pilkada Bantul 2024.

“Kalau kemarin kami masih menunggu, karena kami pegang etika, karena kita berangkat bersama maka jika harus tidak bersama ya harus komunikasi. Dan, sekarang sudah ada intruksi dari Ketua DPD PDIP DIY jika kami harus tetap berjalan dan kini sudah kami lakukan,” imbuh Joko.

Oleh karena itu, Joko menegaskan dirinya dan PDIP Bantul siap untuk berhadapan langsung dengan Abdul Halim Muslih pada Pilkada mendatang.

“Lha iya dong. Mau dua pasang tiga pasang kami siap laksanakan,” kata Joko.

Mengenai pasangan yang akan mendampinginya, Joko mengakui jika PDIP Bantul sejatinya bisa mengusung calon sendiri. Karena pada Pemilu 2024, PDIP Bantul mendapatkan 12 kursi, atau di atas batas minimal persyaratan pengajuan calon dari KPU yakni minimal 9 kursi.

Akan tetapi, kata Joko, pihaknya tidak akan gegabah dan tetap menjalin komunikasi dengan sejumlah partai untuk kerja sama pada Pilkada mendatang, termasuk untuk wakil bupati yang akan mendampingi Joko.

“Sampai saat ini belom [wakil bupati]. Tapi, nanti bisa dari PKS, partai yang lain atau dari tokoh masyarakat, organisasi masyarakat,” lanjut Joko.