Solopos.com, BANTUL — Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk tim pemantau terkait dengan lalu lintas dan peredaran daging di wilayahnya.
Pemantauan lalu lintas hewan ternak dan peredaran daging ini penting sebagai antisipasi penularan antraks di Bumi Projotamansari.
Promosi Moncernya Industri Gaming, Indonesia Juara Asia dan Libas Kejuaraan Dunia
Wakil Bupati Bantul Joko Budi Purnomo mengatakan, tim pemantau nantinya diisi oleh yang personelnya terdiri dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinkes dan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Bantul.
Mereka akan bertugas tidak hanya memantau lalu lintas hewan ternak, tapi juga peredaran daging di Bantul.
“Bahkan kami akan libatkan penewu juga. Mereka akan mengawasi peredaran hewan yang akan dipotong dan juga daging yang beredar. Pada prinsipnya, di Bantul tidak boleh ada daging hewan yang tidak layak masuk ke kabupaten kami,” kata Joko, Sabtu (16/3/2024), dilansir Harianjogja.com.
Selain itu, Joko juga telah meminta agar tim pemantau ini bekerja optimal dengan tidak membiarkan hewan dari zona merah dan tidak memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) masuk ke wilayah Kabupaten Bantul.
“Jadi yang memang tidak layak tidak boleh masuk Bantul,” tandas Joko.
Menurut Joko, seusai mendengar kabar terkait adanya antraks di Gunungkidul dan Sleman, Pemkab Bantul melakukan sejumlah kajian dan langkah antisipasi menyebarnya antraks di wilayahnya.
Pendataan terhadap kelompok ternak langsung dilakukan oleh DKPP Bantul.
“Ini untuk memastikan kondisi peternakan kita dalam kondisi sehat. Petugas turun dan lakukan pemantauan terhadap hewan ternak. Jangan sampai ada yang terindikasi terkena penyakit,” papar Joko.
Tidak hanya itu, DKPP juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan DKUKMPP terkait monitoring perputaran perdagangan hewan ternak di Bantul.
Sebab, Joko menyebut sejumlah pasar seperti di Imogiri dan Pleret terdapat pasar hewan yang biasanya menjadi celah masuknya hewan dari luar Bantul.
“Mereka harus turun dan lakukan pengecekan. Untuk memastikan hewan-hewan ini benar-benar steril. Untuk lokasi usaha kuliner, kami sudah ada rencana monitoring dalam rangka edukasi masyarakaat untuk menjaga kualitas daging dan antisipasi agar tidak terjadi hal yang tdak diinginkan,” ucap Joko.
Sementara, Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo mengungkapkan, jawatannya akan mengoptimalkan pengetatan pengawasan lalu lintas peternakan utamanya di daerah perbatasan.
DKPP mengerahkan puskeswan di sejumlah kapanewon, seperti Dlingo, Imogiri, Pleret, dan Piyungan yang berbatasan langsung dengan Gunungkidul.
Petugas puskeswan akan turun dan mengawasi lalu lintas ternak.
“Petugas nantinya akan memeriksa hewan ternak yang dibawa peternak maupun pedagang terkait surat kesehatan ternak dan asalnya. Jika berasal dari daerah risiko antraks maka akan kami larang masuk ke Bantul,” kata Joko.
Selain itu, petugas puskeswan juga turun ke sejumlah pasar hewan dan melakukan pemeriksaan hewan.
Sampai hari ini, DKPP sendiri, kata Joko, belum mendapatkan adanya laporan terkait ternak yang mati mendadak di wilayahnya.
“Sebagai antisipasi, kami minta petani, peternak, pedagang dan penjagal jika membeli dan melihat ternak dari luar daerah tidak sehat segera melapor ke puskeswan terdekat dan dinas. Supaya langsung bisa ditangani,” ucap Joko.
Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul “Antisipasi Antraks, Pemkab Bantul Bentuk Tim Pemantau Peredaran Daging”.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
