Dianggap Injak Martabat Yogyakarta, Massa Desak PSI Segera Pecat Ade Armando

Solopos.com, JOGJA — Pernyataan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, terkait dinas politik di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menimbulkan keriuhan. Begitu juga masyarakat di DIY. Atas ucapannya itu, puluhan warga Jogja yang menamai dirinya Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mengecam pernyataan Ade Armando itu.

Puluhan warga Jogja itu melakukan unjuk rasa dan menggeruduk Kantor DPW PSI DIY, Senin (4/12/2023). Massa aksi datang dengan menggunakan atribut pakaian adat Yogyakarta. Dalam aksi itu, mereka juga melakukan arak-arakan andong dan pasukan bregada.

Promosi Primata, Permata Indonesia yang Terancam Hilang

Aksi ini merupakan respons dari pernyataan Ade Armando yang menyebut dinasti poitik ada di DIY lantaran kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang turun-temurun serta tanpa melewati proses pemilu.

Koordinator Paman Usman, Widihasto Wasana Putra, menyebut Ade Armando telah melakukan kekerasan verbal yang menginjak martabat rakyat serta sejarah DIY.

Hasto juga mengatakan Ade Armando terindikasi telah melakukan upaya menyebarluaskan konten hoaks yang tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum terkait keistimewaan DIY. Menurut dia, seharusnya PSI malu mempunyai kantor di DIY, sedangkan kadernya melakukan penghinaan terhadap warga Jogja.

“Ini adalah aspirasi masyarakat. Kita tahu bahwa perjuangan undang-undang keistimewaan melalui proses yang sangat panjang dan kita tahu DIY menjadi bagian sah dari NKRI sejak proklamasi kemerdekaan. Tidak bisa dilecehkan begitu saja oleh kader PSI,” ujarnya usai melakukan aksi di Kantor DPW PSI DIY, Senin (4/12/2023).

Massa menuntut Ade Armando untuk datang dan meminta maaf secara langsung kepada warga Jogja. Selain itu, juga mendesak ketegasan sikap politik dari PSI. Ini lantaran pernyataan Ade Armando tak bisa disebut sekadar keterangan pribadi, melainkan juga melibatkan partai. Dia meminta Ade Armando dipecat dari PSI.

Dia menunggu hasil keputusan PSI selambat-lambatnya sampai hari Rabu (6/12/2023). Jika tak ada keputusan apa pun, Hasto bersama warga Jogja lainnya mengancam akan menghabisi PSI di DIY.

“Kalau tidak ada sikap yang jelas dari PSI kepada Ade Armando, kita rakyat Jogja akan bersihkan simbol PSI dari jogja dan tadi kader-kader PSI tidak keberatan, itu poinnya. Kita akan copoti baliho-baliho PSI di Jogja yang bertebaran banyak sekali itu. Ngapain dia bertengger di situ kalau kadernya menghina rakyat Jogja, itu logikanya,” tegas Hasto yang juga Ketua Sekber Keistimewaan DIY ini.

Wakil Sekretaris DPW PSI DIY, Ari Hidayat, mendukung aspirasi tersebut. Kader PSI DIY juga kebanyakan warga Jogja asli dan lahir di DIY. Untuk itu, pihaknya menyadari dan paham betul soal status keistimewaan yang ada di DIY.

Soal permintaan warga kepada PSI untuk mencopot Ade Armando, Ari menuturkan itu merupakan kewenangan DPP.

“Aspirasi tadi kita sampaikan ke DPP secepatnya. Dua hari ini akan dibuat rilis untuk merespon seperti yang disampaikan teman-teman,” ujarnya.

Menanggapi soal ancaman pencopotan atribut PSI, salah satu kader PSI Kota Jogja, Kus Indarto, mengatakan pihaknya akan menyerahkan kepada pihak yang berwenang. Hal ini karena pemasangan hingga pencopotan alat peraga kampanye telah diatur dalam undang-undang.

“Masyarakat akan menilai seperti apa tindakan itu, dibenarkan secara hukum atau tidak karena ada undang-undangnya. Kalau memasang APK kemudian dilarang, itu ada sanksinya. Jadi, saya kira prinsipnya seperti itu. Kalau sampai ada pencabutan, ada juga sanksinya,” katanya.