Jadi Korban Peretasan PDN, Muhammadiyah Minta Pemerintah Tanggung Jawab

Solopos.com, JOGJA – Serangan siber pada Pusat Data Nasional (PDN) sejak Kamis (20/6/2024) membuat gangguan data di beberapa kementerian/lembaga, termasuk Muhammadiyah.

Muhammadiyah juga menjadi korban karena memiliki data dari ribuan lembaga pendidikan yang berada di PDN.

Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam

Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ismail Fahmi, mengatakan Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali adanya kebocoran data ini. Serangan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan, dan juga membuat data milik pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga termasuk Muhammadiyah di PDN terkunci. Ada banyak data yang dimiliki Muhammadiyah yang berada di PDN, seperti data lembaga pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta juga memiliki ribuan dosen dan guru besar.

“Serangan yang terjadi di PDN ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia,” ujarnya, Jumat (28/6/2024).

Ditambah lagi, pemerintah sejauh ini belum memiliki back up data dari beberapa Kementerian atau lembaga yang tersandera, dan masih berupaya untuk melakukan recovery. Ia menilai adanya kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan pemerintah dalam membentuk PDN.

Hal ini bisa dilihat dari lemahnya manajemen risiko dengan tidak adanya back up data yang dilakukan oleh PDN.

“Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki back up data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem back up, dan manajemen risiko yang akan terjadi,” jelas Ismail.

Muhammadiyah berharap pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta mengambil langkah-langkah pemulihan segera. Pemerintah juga perlu jujur kepada masyarakat terkait dampak dan pengananan yang sudah dilakukan.

“Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta berharap pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan,” katanya.