Nilai Pemilu 2024 Penuh Kecurangan, Warga Jogja Desak DPR Gulirkan Hak Angket

Solopos.com, JOGJA – Massa yang mengatasnamakan sebagai Paguyuban Penggerak Demokrasi-Masyarakat Jogja Istimewa (PPD-MJI) dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) menggelar aksi unjuk rasa di Nol Kilometer Jogja, Jumat (1/3/2024). Dalam aksi ini, massa menuntut DPR RI menggulirkan hak angket karena menilai pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan penuh dengan kecurangan.

Perwakilan PPD-MJI, Bayu Malam, mengatakan unjuk rasa ini dilatarbelakangi oleh kondisi demokrasi yang belakangan sudah diacak-acak oleh pemerintah. Selain itu kedaulatan rakyat pun dianggap sebagai permainan oleh penguasa, sehingga pihaknya akan menyuarakan terus bahwa situasi sekarang tengah genting dan DPR perlu mengambil langkah yang konkret.

Promosi Riwayat Banjir di Semarang Sejak Zaman Belanda

“Kami akan unjuk rasa tanpa henti hingga kita ada konsensus dengan DPR dan juga disampaikan ke yudikatif bahwa Pemilu yang terjadi banyak kecurangan. Banyak hal yang provokatif, intimidasi terhadap masyarakat dan kawan-kawan yang bekerja di lapangan dan itu banyak bukti yang sudah ada,” katanya, Jumat.

Bayu menyampaikan sejumlah kecurangan yang nyata terjadi seperti sikap Presiden Joko Widodo yang secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan dukungannya ke salah satu kontestan Pilpres. Kemudian juga aksi pembagian sembako yang disinyalir pihaknya terdapat indikasi untuk mengajak masyarakat mendukung salah satu kontestan Pilpres.

“Yang terjadi beras jadi mahal dan masyarakat yang kena dampaknya. Masyarakat yang 60 persen di bawah garis kemiskinan itu yang jadi sasaran mereka,” ungkapnya.

Atas kondisi itu, pihaknya menuntut agar hak angket digulirkan oleh DPR RI. Bayu menyampaikan jika partai pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor ururt 01 dan 03 yang kini duduk di DPR RI Bersatu, maka hak angket bisa terwujud. Harapannya, melalui hak angket ini semua kecurangan dalam Pemilu 2024 bisa terbongkar semuanya

“Tuntutan kita mendukung hak angket segera bergulir di pusat. Hasilnya seperti apa kita akan menginisiasi terus ke pelosok nusantara. Apapun hasilnya kita akan menghargai secara hak hukum itu akan jadi ketentuan yang baik dan akan kita hargai keputusan itu,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan GPKR, Rhodik, menyebutkan dalam unjuk rasa itu pihaknya mengeluarkan petisi yang berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Petisi itu dikeluarkan dengan melihat kondisi dan dinamika pemilu 2024 yang menurutnya banyak dugaan pelanggaran. Misalnya aturan batas usia calon wakil presiden yang diubah, KPU dan Bawaslu yang kehilangan legitimasinya serta ikutnya cawe-cawenya Presiden dalam Pemilu 2024.

“Maka petisi yang kami suarakan yakni menolak Pemilu 14 Februari 2024 dengan segala hasilnya, menuntut pemecatan dan adili komisioner KPU dan Bawaslu, mendesak DPR-RI untuk menggunakan hak angket, mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali ke jalan konstitusi dan semangat reformasi sebagai amanat rakyat yang tidak bisa ditawar,” katanya.