Wali Murid SDN di Bantul Curhat soal Mahalnya Buku Paket Pelajaran

Solopos.com, BANTUL — Pembelian buku paket mata pelajaran sekolah dasar SDN 1 Bantul di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikeluhkan wali murid. Hal ini karena nilai pembelian buku dianggap terlalu mahal.

Seharusnya buku pelajaran dalam Kurikulum Merdeka yang bisa mendukung pembelajaran disediakan sekolah.

Promosi Banjir Kiper Asing Liga 1 Menjepit Potensi Lokal

Salah satu wali murid yang enggan disebut namanya mengaku diminta untuk membeli sejumlah buku pendamping Kurikulum Merdeka karena buku yang disediakan sekolah terbatas dengan alasan uang sekolah tidak cukup untuk pengadaan semua buku. Total hanya empat buku mata pelajaran yang dipinjamkan sekolah untuk kelas II, yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Agama.

Padahal, di sekolah ada lebih dari 10 mata pelajaran, sehingga selain empat buku yang dipinjamkan harus membelinya.

“Akhirnya disuruh beli dengan harga yang sudah ditentukan,” ungkapnya kepada Harian Jogja (Solopos Media Group), Kamis (3/8/2023).

Buku paket yang harus dibeli tersebut adalah LKS Bahasa Jawa dengan harga Rp10.000, LKS Agama Rp10.000, LKS PJOK Rp10.000, buku Praktek Membatik Rp40.000, buku Paket Bahasa Jawa Rp41.000, TIK Rp47.000, Incer Bahasa Indonesia Rp38.000, Incer Seni Budaya Rp38.000, Incer Matematika Rp38.000, dan Pancasila Platinum Rp83.000. Total paket harga buku yang harus dibeli tersebut Rp355.000.

Bukan kali ini saja wali murid tersebut diminta untuk membeli paket buku, tetapi saat anaknya kelas I juga diminta membeli paket buku dengan harga Rp370.000. Waktu anaknya duduk di kelas I, ia membeli buku semuanya. Pihak sekolah tidak meminjamkan.

Proses penjualan buku dilakukan melalui Google Form. Sementara saat ini proses penjualan paket buku tersebut dilakukan langsung dan uang buku harus diserahkan ke salah satu wali murid.

Serah terima buku juga dilakukan di luar sekolah. Menurutnya, sekolah memang seolah tidak terlibat karena pengadaan buku dilakukan oleh paguyuban orang tua.

Namun jika tidak memiliki buku pendamping tersebut, siswa harus mencatatnya.

“Jika tidak membeli buku katanya harus mencatat. Anak kelas II SD disuruh mencatat kan kasihan,” ucapnya.

Ia akhirnya berinisiatif membeli sendiri buku melalui daring dan ternyata memang ada selisih harga antara Rp50.000-Rp100.000. Ia menilai selisih tersebut cukup besar jika dikalikan dengan jumlah siswa yang cukup banyak.

Wali murid ini mengaku tidak semata-mata mempertanyakan penjualan paket buku yang sudah ditentukan harganya tersebut. Namun seharusnya, kata dia, sekolah memfasilitasi semua buku pelajaran untuk siswa.

“Jika alasannya sekolah tidak cukup uangnya untuk pengadaan buku, harusnya mengajukan dong ke pemerintah. Jangan dibebankan ke siswa,” katanya.

Keluhannya tersebut juga ia sampaikan di media sosial Twitter dengan menyebutkan nama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek), Nadiem Makarim.

Uanggahan sejak Kamis (3/8/2023) pukul 02.02 WIB tersebut sampai pukul 14.30 WIB telah dilihat 15.000 kali dan di retweet 19 kali dan disukai 28 orang, dan dengan komentar yang beragam. Sebagian komentar menyayangkan masih adanya jual beli buku di sekolah SD negeri tersebut.

Sementara, Kepala SDN 1 Bantul, Umi Fatonah saat ditemui di sekolah membantah sekolah terlibat dalam jual beli buku pendamping pelajaran tersebut. Menurutnya paket buku seharga Rp355.000 tersebut bersifat pilihan. Siswa boleh membeli dan boleh tidak membeli.

“Itu tawaran kalau ada yang mau membeli silakan, kalu tidak ya tidak apa-apa. Bebas milih. Silakan mereka memilih,” katanya.

Ia menyatakan buku tersebut disediakan orang tua murid kemudian disampaikan ke wali murid lainnya.

Umi memastikan tidak ada kewajiban untuk membeli paket buku pendamping itu. “Kami tahu aturan, sekolah tidak boleh menjual buku,” katanya.