SOLOPOS.COM - Forum Cik Di Tiro secara simbolis menetapkan Jokowi sebagai Bapak Politik Dinasti, di UII Kampus Cik DI Tiro, Senin (5/2/2024). (Harian Jogja/Lugas Subarkah)
Solopos.com, JOGJA – Gerakan masyarakat sipil Forum Cik Di Tiro Jogja menetapkan Presiden Indonesia, Joko Widodo sebagai Bapak Politik Dinasti dan Nepoboy. Ini menjadi respons masyarakat atas kondisi perpolitikan nasional.
Penetapan ini dilakukan secara simbolis dengan pemasangan topeng Jokowi pada salah satu aktivis Forum Cik Di Tiro di UII Kampus Cik Di Tiro, Senin (5/2/2024). Acara ini juga diisi dengan diskusi mimbar demokrasi yang menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi.
Salah satu narasumber, Yance Arizona, menjelaskan dalam buku How Democracy Die tulisan Daniel Ziblatt dan Steven Levitsky, ada tiga hal yang mengindikasikan demokrasi mati, salah satunya strategi yang digunakan pemimpin berwatak otoritarian.
“Bagaimana lembaga pengawas bisa dikontrol. Kita lihat lembaga pengawas di KPK sudah berubah dari kondisi awal dibentuk. Demikian juga kita lihat Mahkamah Konstitusi, hakimnya tiba-tiba diganti di tengah jalan. Belum lagi menjadikan adik ipar presiden sebagai ketua MK,” ujarnya.
“Bagaimana lembaga pengawas bisa dikontrol. Kita lihat lembaga pengawas di KPK sudah berubah dari kondisi awal dibentuk. Demikian juga kita lihat Mahkamah Konstitusi, hakimnya tiba-tiba diganti di tengah jalan. Belum lagi menjadikan adik ipar presiden sebagai ketua MK,” ujarnya.
Kedua adalah menyingkirkan aktor kunci. Dalam beberapa tahun terakhir UU ITE dan KUHP digunakan untuk membungkam kritik. Ketiga, mengubah aturan main.
“Kita tahu bagaimana aturan main diubah untuk mengakomodasi anak presiden bisa ikut kontestasi,” katanya.
“Kita semua sudah tahu kalau Jokowi adalah [mendukung] 02, tetapi problemnya adalah itu dipertontonkan di depan publik dan itu memicu gelombang orang-orang melakukan tindakan yang sama, termasuk aparatur,” paparnya.
Hal ini mengacu pada pernyataan Jokowi yang menyebutkan presiden boleh berpihak dan kampanye dalam pemilu. Terkait dengan pasal yang dikutip Jokowi saat klarifikasi pernyataan tersebut, menurut dosen Fakultas Hukum UGM ini tidak tepat.
“Pasal 299 itu lebih ditujukan pada incumbency. Dia tidak incumbency, makanya salah pasal,” kata dia.
Dia mengingatkan pada momentum ini, sudah saatnya demokrasi kembali ke pemilik aslinya, yakni rakyat. Menurut dia, demokrasi tidak bisa dimaknai elite.
“Kita terlalu sering membahasakan elite. Saya kira balikkan ke publik. Kita semua harus bergerak. Pemilu adalah kudeta yang paling konstitusional. Anda bisa mengkudeta pemerintahn yang tidak Anda sukai di bilik suara,” jelasnya.
Mantan Ketua KPK, Busyro Muqoddas, yang juga hadir dalam forum ini mengatakan peran partai politik saat ini gagal yang menghasilkan krisis nasional.
“Mempertontonkan rasa malu yang hilang di depan publik. Itu sudah jadi hal yang seakan-akan biasa, tidak ada masalah etika,” katanya.
Jokowi yang menjalankan politik dinasti saat ini merupakan produk parpol, yang gagal mengontrol Jokowi. Maka sekarang waktunya masyarakat sipil yang berperan.
“Tidak hanya di forum ini, tapi juga di berbagai kampus-kampus,” katanya.
Forum Cik Di Tiro merupakan gerakan masyarakat sipil Jogja, tidak terafiliasi dengan parpol atau peserta pemilu mana pun. Forum ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil seperti Pusham UII, Jala PRT, SP Kinasih, SIGAB, Indonesia Court Monitoring (ICM), Suarkala, AJI Yogyakarta, YLKiS Yogyakarta, IDEA Yogyakarta dan lainnya.
Berita ini telah tayang di Harianjogja.com dengan judul Forum Cik Di Tiro Tetapkan Jokowi Sebagai Bapak Politik Dinasti