Solopos.com, SLEMAN — Pemerintah Kabupaten Sleman menyediakan beasiswa pendidikan dasar jenjang SMP/MTs bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin pada tahun pelajaran 2023/2024. Pemkab mengalokasikan anggaran senilai Rp2,1 miliar untuk ribuan peserta didik.
Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widayana, mengatakan bagi warga yang memiliki anak yang masih duduk di jenjang SMP/MTs baik negeri maupun swasta bisa mengajukan pemrohonan bantuan beasiswa pendidikan dasar secara online. Pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa ini mulai tanggal 16 sampai 21 Oktober 2023 melalui sekolah atau satuan pendidikan di mana peserta didik itu bersekolah.
Promosi Isra Mikraj, Mukjizat Nabi yang Tak Dipercayai Kaum Empiris Sekuler
Menurut dia, persyaratan yang diperlukan untuk mengajukan beasiswa ini meliputi Kartu Keluarga (C1) dan Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau Kartu Keluarga Rentan Miskin (KKRM) yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman.
“Apabila persyaratan tersebut sudah dipenuhi, anak telah terdaftar sebagai peserta didik jenjang SMP di Kabupaten Sleman dan belum menerima bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar [PIP] dipastikan dapat menerima bantuan beasiswa pendidikan sebesar Rp750.000 per tahun,” katanya, Jumat (20/10/2023).
Ery menyampaikan Pemkab Sleman pada tahun 2023 telah mengalokasikan anggaran senilai Rp2,1 miliar. Anggaran ini diperuntukkan bagi 4.090 peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin yang duduk dibangku sekolah jenjang SMP dan MTs.
“Pemberian bantuan pendidikan dasar bagi peserta didik keluarga miskin atau rentan miskin ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan program penanggulangan kemiskinan,” katanya yang dikutip dari Antara.
Ery mengatakan pemberian bantuan beasiswa pendidikan dasar bagi keluarga miskin atau rentan miskin yang dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran akan mengurangi beban pengeluaran biaya pendidikan pada masyarakat.
“Selain itu juga meningkatkan angka partisipasi sekolah dan wajib belajar 12 tahun serta mencegah anak putus sekolah,” katanya.
Ia mengatakan sistem aplikasi Silabadikdas diluncurkan untuk menjawab tantangan Smart Governance pada peningkatan kinerja pelayanan publik dan kinerja birokrasi pemerintahan di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang inovatif, efektif, efisien, tepat waktu, tepat sasaran, akuntabel dan berintegritas.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
