Kekurangan Murid, 4 SD di Kulonprogo Bakal Diregrouping

Solopos.com, KULONPROGO — Empat sekolah dasar negeri (SDN) di Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, bakal digabung atau regrouping lantaran kekurangan murid. Empat SD tersebut berada di Kapanewon Lendah, Kokap, dan Samigaluh.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo, Arif Prastowo, mengatakan penggabungan empat sekolah dasar itu dilakukan supaya pelayanan pendidikan di sekolah tersebut lebih efektif.

Promosi Semarang (Kaline) Banjir, Saat Alam Mulai Bosan Bersahabat

Dia mengatakan empat SD tersebut akan digabung dengan SD lain yang terdekat. Selain itu, penggabungan empat SD tersebut juga didasarkan pada jumlah guru yang tersedia.

“Selain kekurangan murid, jumlah guru yang ada juga terbatas, ada yang kekurangan guru sehingga ini agar efektif dilakukan regrouping supaya layanan pendidikanya maksimal,” terang Arif, Selasa (2/1/2023).

Dia menjelaskan pada 2023 lalu Disdikpora Kulonprogo juga menggabungkan SDN Ngrojo.

“SD yang kami gabungkan itu semester ini sudah tidak ada bergabung jadi satu dengan SDN Boto di kalurahan yang sama di Kembang, Kapanewon Nanggulan,” jelasnya.

Arif menjelaskan penggabungan SDN Ngrojo itu hasilnya jadi lebih efektif. Hal ini karena jumlah siswa dan gurunya menjadi proporsional. Sehingga layanan pendidikannya menjadi meningkat.

“Tidak ada kendala berarti semuanya berjalan lancar,” katanya.

Sedangkan penggabungan empat SD tersebut, lanjut Arif, masih dalam perencanaan. Pihaknya akan melihat pada semester ini dan menghitung perbandingannya dengan jumlah PAUD dan TK di lingkungan sekitar. Sehingga nanti apakah dimungkinkan digabung atau tidak.

“Nanti setelah dilakukan kajian baru bisa diputuskan lebih matangnya seperti apa,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono, menjelaskan penggabungan sekolah mesti dicermati lebih rinci lagi.

“Bagus dikaji dulu, dan yang terpenting sosilisasi ke masyarakat sekitar agar juga didukung masyarakat,” ujarnya.

Penggabungan sekolah, jelas Poniman, tidak bisa hanya karena alasan kekurangan murid saja.

“Harus diperhatikan akses ke SD sasaran yang jadi penggabungan, bagaimana jaraknya dengan SD lama ini perlu diperhatikan agar akses tidak menghambat masyarakat menempuh pendidikan,” ungkapnya.