Sivitas Akademika Fisipol UGM Sampaikan Surat Terbuka untuk Pratikno & Ari

Solopos.com, SLEMAN – Sejumlah mahasiswa dan dosen dari Departemen Politik Pemerintahan (DPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan surat terbuka yang ditujukan untuk Pratikno dan Ari Dwipayana yang kini berada di pusaran kekuasaan.

Pada kesempatan itu, perwakilan sivitas akademika DPP Fisipol UGM, Faris Rubiansyah, membacakan teks surat yang ditunjukkan kepada Pratikno dan Ari Dwipayana. Dalam surat itu, demokrasi Indonesia disebut mengalami kemunduran. Seperti rakyat yang disuguhi serangkaian pelanggaran etik hingga penghancuran pagar-pagar demokrasi oleh kekuasaan.

Promosi Ongen Saknosiwi dan Tibo Monabesa, Dua Emas yang Telat Berkilau

Selain itu, di dalam surat yang dibacakan tersebut, para penguasa dinilai tidak malu untuk menunjukkan praktik-praktik korup demi langgengnya kekuasaan. Di dalam situasi ini, dua sivitas DPP UGM yang dalam surat tersebut juga disebut sebagai “guru-guru kami” juga berada di pusaran kekuasaan.

“Kami melihat kemarin setelah gelombang petisi universitas-universitas. Kita merasakan ada konflik yang sublim, antara akademisi dengan rezim. Sayangnya, ada civitas akademika kami juga yang terlihat di dalam pusaran konflik itu,” kata Faris, Senin (12/2/2024).

Pemerintahan saat ini dianggap berada dalam upaya melanggengkan kekuasaan yang terbilang tidak anti-intelektual dan kalau mendegradasi intelektualitas. Malahan pemerintahan saat ini justru disokong oleh intelektual sebagai instrumen stempel dan pihak justifikasi kebijakan penguasa.

Pada posisi ini jalur intelektual jalan ketiga menjadi jalur yang ideal bagi para akademisi yang memutuskan untuk mengambilkan peran dalam kekuasaan tanpa mengkhianati nilai-nilai prinsip yang dipegang.

Jalur ini pula yang seharusnya diyakini dengan teguh oleh setiap akademika saat mereka memberanikan diri berada di panggung kekuasaan.

“Kami menyadari kemerosotan demokrasi adalah permasalahan sistematik yang disebabkan oleh banyak aktor, ini bukan kesalahan Pak Tik dan Mas Ari semata. Namun, biar bagaimanapun kami menyadari, dua guru kami telah menjadi bagian dari persoalan bangsa. Untuk itu, izinkan kami mewakili Pak Tik dan Mas Ari menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas hal itu,” katanya.

Permohonan maaf ini diungkapkan Faris menjadi salah satu cara yang efektif untuk membuat orang menjadi malu dan berpikir kembali.

“Ketika kita membuat kesalahan, ternyata orang lain yang meminta maaf atas kesalahan kita, saya sebagai manusia rasanya lebih malu. Agar lebih dapat mengingatkan,” kata Faris.

Di akhir surat, Faris yang mewakili sivitas akademika DPP UGM meminta kedua gurunya untuk kembali pulang, kembali ke demokrasi.

“Bagi kami, Pak Tik dan Mas Ari adalah guru, rekan, sahabat, kerabat dan bapak hari ini kami berseru bersama, kembalilah pulang,” ujarnya.

Meski tak meminta tuntutan spesifik, seperti mendorong keduanya untuk mundur dari jabatan yang diembannya. Aksi ini, lanjut Faris, sebagai bentuk pengingat bagi keduanya.

Mewakili mahasiswa, Faris rindu akan persamaan antara kata dan perbuatan yang diajarkan Pratikno dan Ari dalam perkuliahan. Seperti tentang nilai-nilai demokrasi, etika demokrasi, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan banyak lagi.

“Tentu kami merindukan bahwa mereka melakukan perbuatan yang sama seperti apa yang mereka ajakan ke kami. Kembalilah membersamai yang tertinggal, yang tertindas, yang tersingkirkan. Kembalilah ke demokrasi dan kembalilah mengajarkannya kepada kami dengan kata dan perbuatan,” katanya.

Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim, menilai aksi yang dilakukan para mahasiswa merupakan bentuk kepedulian politik. Hal itu, lanjut Gaffar, merupakan hak demokrasi masyarakat.

“Saya kira teman-teman ini merespons pemberitaan yang sangat luas di media, yang secara spesifik menyebutkan kedua bagian dari DPP itu, kedua orang yang bagian dari DPP yang oleh pemberitaan media digambarkan sebagai bagian untuk merekayasa sejumlah langkah politik. Ini menimbulkan rasa gundah sebenarnya di kalangan internal DPP dan respon ini sangat baik dari mahasiswa,” ungkapnya.

Gaffar menuturkan kampus sebagai civil society mempunyai kewajiban moral untuk menjadi penyeimbang kekuasaan maupun kontrol terhadap kekuasaan.

“Yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa adalah bentuk dari kontrol itu,” ungkapnya.

Namun dalam pembacaan surat tersebut, ada hal khusus yang tidak bersifat umum kata Gaffar. Hal itu ialah kerinduan para mahasiswa kepada dua gurunya agar bisa kembali ke demokrasi. “Yang saya tangkap ya tentu saja kembali menjadi akademisi, kembali menjadi bagian dari kontrol terhadap politik dan kekuasaan,” katanya.