Solopos.com, JOGJA — Jogja Corruption Watch (JCW) mendesak aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas kasus snack yang disajikan dalam acara pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Sleman, yang viral di media sosial karena dianggap tidak layak.
Koordinator JCW, Baharuddin Kamba, meminta aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan mendalami kasus makanan ringan yang mirip makanan yang disajikan saat takziah itu. Apakah ada unsur korupsi atau tidak.
Promosi Iwan Fals, Cuaca Panas dan Konsistensi Menanam Sejuta Pohon
“Apabila APH menemukan minimal alat bukti cukup, maka APH tidak boleh segan untuk mengusut kasus ‘snack lelayu’ itu. Semua pihak terkait harus dimintai keterangan,” kata Koordinator JCW Baharuddin Kamba, Sabtu (27/1/2024).
Baharuddin meminta kasus snack pelantikan KPPS di Sleman yang viral itu harus diusut secara tuntas dengan mengedepankan prinsip profesional dan akuntabiltas dalam menuntaskan perkara ini. Tidak perlu menunggu ada aduan dari masyakarakat karena untuk perkara korupsi, misalnya, bukan merupakan delik aduan.
“Artinya, APH dapat menyelidiki perkara ‘snack takziah’ ini tanpa harus ada aduan dari masyarakat. Didalaminya juga kenapa anggaran untuk makanan ringan bagi KPPS yang seharusnya Rp15.000 tetapi jadi Rp2.500,” katanya.
Ia meminta penelusuran kasus snack KPPS di Sleman yang viral itu ditelusuri mulai dari proses pengadaannya, apakah menggunakan sistem lelang atau penunjukan langsung. Dengan melihat adanya selisih sekitar Rp300 juta lebih dari harga yang seharusnya yakni Rp15.000 tetapi hanya disajikan snack seharga Rp2.500, seharusnya dilakukan dengan sistem lelang bukan penunjukan langsung atau PL.
“Harus diusut tuntas dan diproses hukum semua pihak yang diduga terlibat. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
